Kemendag Terbitkan Permen Terkait Sertifikasi Mandiri Barang Ekspor

Kemendag Terbitkan Permen Terkait Sertifikasi Mandiri Barang Ekspor

Untuk komoditas ikan dalam bentuk barang muatan/ kargo atau benda lain, pelaporan dilaksanakan 1 hari sebelum Tindakan Karantina sedangkan untuk komoditas ikan berupa barang bawaan, pelaporan dilaksanakan paling lambat sebelum keberangkatan. Setiap komoditas ikan akan diperiksa dan dipastikan terbebas dari hama dan penyakit ikan karantina. Dengan adanya peraturan due diligence, lanjut Rizalu, hal ini menjadi hambatan nontarif yang baru. “Untuk itu, Indonesia perlu memiliki standar nasional sendiri untuk produk-produk yang belum memiliki standar, seperti karet dan kakao. Diperlukan kesiapan Indonesia untuk memenuhi ketentuan due diligence terkait legalitas dan keberlanjutan khususnya bagi produk-produk yang belum memiliki standar nasional,” tambah Rizalu. Padahal sertifikat ini sangat penting karena ini adalah pengakuan dari negara atas profesionalitas dan kualitas yang dimiliki mereka.

Sangat penting bagi eksportir dan pelaku usaha Indonesia termasuk Sulawesi Selatan untuk selalu memantau perkembangan, menjaga hasil mutu, dan bekerja sama dengan pemerintah. Penting bagi pelaku ekspor, tidak saja di Provinsi Sulawesi Selatan, namun juga di seluruh Indonesia untuk mulai memberikan perhatian lebih kepada peningkatan penerapan sertifikasi guna menjamin kelancaran ekspor ke negara mitra dagang,” pungkasnya. Akibatnya, persyaratan sertifikasi muncul sebagai bentuk hambatan teknis perdagangan, terutama jika menjadi syarat wajib keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor,” kata Natan dalam keterangan tertulisnya, Jumat 24 September 2021. Direktur Pengamanan Perdagangan Natan Kambuno menjelaskan, strategi menghadapi salah satu tantangan ekspor itu adalah melalui pemetaan dan memanfaatkan hasil-hasil kerja sama perdagangan internasional.

Semoga pelepasan Ekspor Raya Komoditas Perikanan ini dapat mendorong semangat pengusaha-pengusaha lokal untuk meningkatkan produksi dan kualitasnya. Bagi Syahnaz, menjual tanpa merek sendiri ke Jepang dilakukan sebagai upaya belajar untuk meningkatkan kualitas, karena ia harus bersaing dengan produk dari Tiongkok dan India. Ke depannya ia berharap akan mendapat investor yang bisa membantunya mengekspor ke berbagai negara.

Kelompok tanaman pangan berupa kacang tanah, olahan ubi kayu, terigu dan ubi jalar berjumlah 178,5 ton. Sementara kelompok perkebunan berupa kopi, gula merah, sapu lidi, teh dan vanili sejumlah 723, three ton . Dirjend Perdagangan Luar Negeri, Indrasari Wisnu Wardhana menjelaskan, metode sertifikasi mandiri merupakan penyederhanaan alur ekspor yang sejalan dengan salah satu program prioritas Presiden RI Joko Widodo. Dikatakan, penyediaan sistem sertifikasi mandiri dengan sistem REX melalui e-SKA diharapkan dapat mempercepat prosedur dan formalitas ekspor yang akan mendorong peningkatan ekspor Indonesia ke Uni Eropa. “KEMENDAG akan meminta pemerintah daerah untuk mengajukan UKM yang kemudian akan dikurasi. Sesaat setelah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu diberlakukan di Indonesia untuk seluruh produk ekspor ke seluruh dunia, para pengusaha mulai mengeluh soal rumitnya proses dan mahalnya sertifikasi ini yang menyebabkan lemahnya daya saing mereka di lapangan.

Sertifikasi Ekspor

“Jadi, untuk melakukan ekspor menuju negara tujuan Vietnam, membutuhkan satu sertifikasi bernama Phytosanitari Certificate atau biasa disebut PC,” ujarnya. “Terkait kualitas SDM dan produk UMK yang belum mampu bersaing ini menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya kita mendorong produk halal UMK untuk ekspor. Orientasi untuk UMK naik kelas ini penting untuk menjadi gerakan kita bersama,” imbuh Mastuki. Pasarnya sudah terbuka, kita sambut bersama dengan peningkatan produktivitas dengan ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi.

LSP Ekspor Impor Internasional didirikan berdasarkan Akta Pendirian Lembaga nomor 09 tertanggal 14 November 2019 dibuat di hadapan Notaris H. Achmad Salis, SH. “Sangat penting bagi eksportir dan pelaku usaha Indonesia termasuk Sulawesi Selatan untuk selalu memantau perkembangan, menjaga hasil mutu, dan bekerja sama dengan pemerintah. Penting bagi pelaku ekspor, tidak saja di Provinsi Sulawesi Selatan, namun juga di seluruh Indonesia, untuk mulai memberikan perhatian lebih kepada peningkatan penerapan sertifikasi guna menjamin kelancaran ekspor ke negara mitra dagang,” katanya. “Indonesia harus tetap optimistis menghadapi tata kehidupan baru yang mensyaratkan banyak sertifikasi dalam proses perdagangan terutama pasca pandemi. Indonesia perlu mengembangkan standar, laboratorium uji, dan lembaga sertifikasi produk sehingga produk kita dapat selalu memenuhi standar pasar internasional,” ungkapnya. Dalam hal pemetaan menurutnya, pemetaan yang perlu dilakukan adalah pemetaan terhadap perubahan standar perdagangan agar produk Indonesia dapat menembus pasar ekspor.

Menurutnya, selama ini ekspor kratom yang dilakukan hanya tercatat 10 persen dari Kalimantan Barat sehingga menyebabkan ketimpangan dan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah . Sinergi tersebut, tambahnya, juga dapat berkontribusi dalam mengurangi dan menghapus kemiskinan ekstrem di daerah. Sebelumnya, Wapres melakukan rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait percepatan pengentasan kemisikinan. Menperin menegaskan, pengembangan KIH memerlukan sinergi antara K/L serta instansi di daerah. Hal ini untuk mempercepat ketersediaan fasilitas serta infrastruktur yang lengkap dan terpadu, sehingga dapat meningkatkan ketertarikan investasi di KIH.

REX GSP yang dikeluarkan UE pada 2018 lalu pada dasarnya merupakan foundation data eksportir dengan Kementerian Perdagangan selaku otoritas Indonesia yang berwenang mendaftarkan para eksportir tujuan Uni Eropa menggunakan skema GSP. Saat melakukan pendaftaran, para eksportir wajib melampirkan identitas perusahaan dan produk ekspor melalui sistem e-SKA. Selain itu, lanjut Natan, Pemerintah juga melakukan berbagai kerja sama perdagangan internasional dengan negara-negara mitra dagang yang mencakup persetujuan bilateral, multilateral, dan regional untuk dapat membuka akses pasar yang lebih luas di berbagai jenis komoditas. Melalui kerja sama perdagangan internasional tersebut, Pemerintah bisa mendapatkan kesepakatan Mutual Recognition Arrangement antarpihak atau negara yang tergabung dalam pakta kerja sama, sehingga diharapkan standar Indonesia dapat diakui dan tidak perlu adanya uji kelayakan tambahan. Menurut Natan, untuk mengubah tantangan peningkatan persyaratan sertifikasi, pemetaan yang perlu dilakukan yaitu pemetaan terhadap perubahan standar perdagangan agar produk Indonesia dapat menembus pasar ekspor. Ia mengajak pelaku usaha untuk mengubah tantangan persyaratan sertifikasi yang ditetapkan oleh sejumlah negara tujuan ekspor itu menjadi peluang untuk meningkatkan ekspor Indonesia.

Meski demikian, katanya, pemerintah menyadari fakta bahwa hutan yang menghasilkan kayu mewakili sebagian besar wilayah nasional Indonesia. Menurut Iman, produk hutan bersertifikat dan kegiatan sertifikasi pengelolaan hutan lestari sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki dan memperkuat akses dan ekspor ke pasar luar negeri. “Daya saing lainnya yang dimiliki untuk produk pangan dari Indonesia adalah sertifikasi halal, produk pangan Indonesia mempunyai peluang untuk ekspor ke negara Timur Tengah dan negara muslim lainnya,” tandasnya. Benny mempertanyakan nasib 20 eksportir walet yang tak kunjung memperoleh sertifikat ekspor ke Republik Rakyat Tiongkok tersebut. Pemerintah diminta bersungguh-sungguh membantu dunia usaha untuk mendapatkan sertikasi ekspor sarang burung walet ke Tiongkok, terlebih di tengah upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan ekonomi international lesu. Menurut Arum, untuk kegiatan ekspor menuju negara tujuan Vietnam, pihak Vietnam meminta satu jenis sertifikasi secara spesifik.

Leave a Reply