Syarat Sertifikasi Jadi Peluang Tingkatkan Ekspor

Syarat Sertifikasi Jadi Peluang Tingkatkan Ekspor

Jakarta, 10 Desember 2014 – Indonesia telah menjadi negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia sejak tahun 2006. Nilai ekspor dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan diperkirakan mencapai 29 juta ton di akhir tahun 2014 ini. Namun demikian, isu keberlanjutan dan lingkungan yang melingkupi industri kelapa sawit secara umum, membuat pemasaran produk minyak sawit ke pasar internasional terhambat.

“Persyaratan sertifikasi kerap kali menjadi hambatan dalam perdagangan karena standar yang diterapkan oleh negara tujuan ekspor lebih ketat dari standar internasional. Akibatnya, persyaratan sertifikasi muncul sebagai bentuk hambatan teknis perdagangan, terutama jika menjadi syarat wajib keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor. Namun, hal ini bisa disikapi para pelaku usaha Indonesia dengan melakukan pemetaan dan memanfaatkan berbagai kerja sama perdagangan internasional,” jelas Natan. “Persyaratan sertifikasi muncul sebagai bentuk hambatan teknis perdagangan, terutama jika menjadi syarat wajib keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor.

Pipnews.co.id, Medan – Kementerian Koperasi dan UKM mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi KUMKM bidang ekspor melalui standar kompetensi kerja nasional Indonesia di Medan, Sumut. “Penting bagi pelaku ekspor, tidak saja di Provinsi Sulawesi Selatan namun juga di seluruh Indonesia, untuk mulai memberikan perhatian lebih kepada peningkatan penerapan sertifikasi guna menjamin kelancaran ekspor ke negara mitra dagang,” imbuh Natan. Direktur Pengembangan Produk Ekspor Kemendag Olvy Andrianita menjelaskan dalam sambutannya, pengembangan pasar tujuan ekspor produk halal Indonesia tidak hanya ditujukan ke negara mayoritas penduduknya Muslim, tapi juga non-Muslim. Kenaikan produksi perikanan tangkap ini, berdampak terhadap produksi Unit Pengolahan Ikan binaan KKP dan akhirnya mendorong peningkatan ekspor komoditas perikanan. Tren ekspor produk perikanan Indonesia meningkat 45,9 persen, yaitu dari 654,ninety five ribu ton senilai USD3,87 miliar pada 2015 menjadi 955,88 ribu ton senilai USD5,17 miliar di 2018.

Padahal sertifikasi profesi yang dimiliki pelaku usaha sangat penting karena menjadi bukti bahwa mereka berkompeten di bidangnya. Jadi sebenarnya, masalah terbesar gagalnya produk UKM di Indonesia untuk masuk ekspor bisa jadi bukan sertifikasi, tapi lemahnya tingkat keamanan produk. Apalagi hal ini juga dipicu oleh regulasi di Indonesia yang tidak seketat regulasi di negara-negara tujuan ekspor.

Sertifikasi Ekspor

Standar wajib, atau bisa kita sebut standar primer, merupakan standar dan persyaratan yang diwajibkan oleh pemerintah melalui regulasi. Biasanya, standar wajib ini berupa spesifikasi teknis yang dikenakan pada produk yang didistribusikan ke pasar. Contoh dari spesifikasi teknis ini adalah berbagai batasan yang boleh terkandung dalam produk. Seringkali, standar wajib ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan, mencegah penipuan, serta menghindari ketidaksesuaian produk. Standar wajib ini harus dipatuhi oleh semua provider atau eksportir, bagaimanapun situasinya untuk dapat masuk ke suatu pasar atau negara.

“Kalau institusi pemerintah tidak mampu lagi mendorong pengelolaan hutan yang baik, biar kami yang urus”, mungkin demikian muasal genesis sertifikasi. Selain itu, sertifikasi menggunakan mekanisme pasar (lagi-lagi bukan institusi negara) untuk mendorong adopsi sistem pranata yang telah mereka bangun . Itulah mengapa sertifikasi sering disebut sebagai instrumen kebijakan “non-state market driven” (Cashore et al. 2004). Sangat berbeda dengan verifikasi legalitas yang merupakan instrumen kebijakan yang diluncurkan institusi pemerintah, walaupun sama-sama menggunakan mekanisme pasar. Selain itu, sertifikasi ekspor, termasuk produk halal, berperan penting dalam meningkatkan kapasitas UKM ekspor Indonesia.

Inovasi tersebut memangkas waktu pelayanan karantina ikan dari eight hari menjadi four hari, sehingga terjadi efesiensi biaya logistik kontainer sebesar 50 persen. Kenaikan sertifikasi perkarantinaan dan kenaikan ekspor pertanian beririsan erat, yakni dengan aturan perdagangan internasional yang mempersyaratkan pemenuhan sanitari dan fitosanitari bagi produk pertanian yang diperdagangkan. Pemenuhan ini dijamin oleh otoritas karantina pertanian ditiap negara, dalam hal ini Baratan untuk seluruh produk pertanian yang diekspor. CV BMS merupakan pemegang Izin Usaha Industri Tanda Daftar Industri yang memproduksi lebih dari one thousand macam mebel yang dieskpor ke mancanegara, bahkan sampai benua Eropa. Direktur Utama CV BMS, D. Arfan, menyatakan bahwa ia merasakan betul manfaat penerapan SVLK dalam kegiatan ekspor produk kayu Indonesia ke mancanegara.

Medan, innews.co.id – Peningkatan kapasitas sumber daya manusia KUMKM menjadi sangatlah penting ditengah pesatnya kemajuan jaman. Untuk itu Kementerian Koperasi dan UKM mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi KUMKM bidang ekspor melalui standar kompetensi kerja nasional Indonesia di Medan, Sumut, beberapa waktu lalu. “Kami selaku otoritas karantina pertanian, memberikan jaminan kesehatan dan keamanan produk pertanian yang dilalulintaskan baik ekspor, impor maupun antar area,” pungkas Bambang.

Oke juga menambahkan bahwa pembuatan DAB dilakukan melalui sistem e-SKA, harus dicetak pada dokumen komersial atas barang yang diekspor, mencantumkan kode autentik yang diperoleh dari sistem e-SKA, serta berlaku selama 12 bulan sejak tanggal pembuatan dokumen komersial. Sementara Zakiyah, Deputi Bidang Penerapan Standar Penilaian Kesesuaian BSN menegaskan, UMKM yang memiliki HACCP artinya bukti mereka memiliki tanggung jawab terhadap produknya. Melalui Surat Edaran bernomor SE No.276/BKIPM/I/2020, Kepala BKIPM mengimbau jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit pneumonia. Saat ini, BKIPM berpedoman pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/Kepmen-KP/2020, terkait pegawai yang bertugas langsung di bidang pelayanan diberlakukan sistem rotasi guna mencegah penyebaran Covid-19.

Leave a Reply